Wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah pejabat negara menyampaikan pandangan terbuka mengenai opsi tersebut. Isu ini mencuat di tengah evaluasi besar-besaran terhadap biaya politik dan efektivitas pilkada langsung. Pemerintah menilai diskursus ini sah dalam negara demokrasi selama masih berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai pihak pun mulai menyampaikan pandangan, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi wacana tersebut secara terbuka dan proporsional.
Pemerintah menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi terkait perubahan mekanisme pilkada. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan, “Semua masih dalam tahap wacana dan belum menjadi keputusan pemerintah”, dengan atribusi Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembahasan pilkada via DPRD masih bersifat konseptual dan belum masuk pada tahap legislasi. Pemerintah juga menilai partisipasi publik tetap menjadi elemen penting dalam setiap proses demokrasi, termasuk jika ada perubahan sistem pemilihan di masa depan.
Dari sisi legislatif, DPR menyampaikan bahwa pembahasan pilkada melalui DPRD harus dilakukan secara hati-hati dan terbuka. Ketua Badan Legislasi DPR RI menegaskan, “Kami tidak ingin mengambil langkah yang tergesa-gesa tanpa mendengar aspirasi masyarakat luas”, dengan atribusi Ketua Badan Legislasi DPR RI. DPR menilai masukan dari akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil menjadi faktor penentu sebelum wacana ini berkembang lebih jauh. DPR juga memastikan setiap proses berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pengamat politik menilai wacana pilkada via DPRD mencerminkan dinamika demokrasi yang terus berkembang. Sebagian menilai sistem tersebut dapat menekan biaya politik, sementara pihak lain mengingatkan pentingnya menjaga legitimasi rakyat secara langsung. Hingga kini, pemerintah dan DPR sepakat bahwa stabilitas politik dan kepastian hukum harus menjadi prioritas utama. Publik pun diimbau menyikapi isu ini secara kritis namun tenang, sambil menunggu arah kebijakan resmi yang akan ditetapkan melalui proses konstitusional.
Penulis : Kais, Editor : RDj
