Belakangan ini Indonesia sedang mengalami krisis yang terus-menerus tanpa henti. Banjir dan longsor terus datang, merusak rumah, fasilitas umum, dan bahkan nyawa orang-orang. Semua orang memperhatikan wilayah yang terkena bencana, merasa sedih sekaligus marah. Pemerintah juga tidak terlepas dari kritik, dinilai terlambat, hanya bereaksi setelah kerusakan sudah sangat parah dan menjadi bagian dari sejarah yang menyedihkan.
Media sosial penuh dengan video-video yang menyedihkan: banjir menghantam permukiman, lereng gunung runtuh tanpa henti, dan orang-orang lari berusaha menyelamatkan diri dari alam yang tampak marah. Di tengah situasi seperti itu, banyak dari kita menyebut bencana ini sebagai “peringatan dari Tuhan”, bahkan “hukuman atas keserakahan manusia”.
Namun, pertanyaan yang muncul adalah: adil tidak jika marah alam justru menimpa orang-orang yang tidak pernah menebang hutan, tidak pernah menandatangani izin tambang, dan tidak pernah merusak alam demi keuntungan sekelompok orang berkuasa? Di titik inilah, cara cerita bencana sebagai “ketentuan semata” bisa jadi membahayakan.
Ia mengabaikan fakta bahwa banyak bencana ekologis saat ini bukan sekadar peristiwa alam, melainkan hasil dari dosa struktural, seperti pembiaran terhadap kerusakan lingkungan, kolusi antara kekuasaan dan modal, serta pengabaian terhadap data dan peringatan ilmu pengetahuan.
Di tengah kekacauan ini, masyarakat terkejut mendengar berita lain: sebuah gedung perusahaan penyewaan drone terbakar dengan hebat dan menewaskan 22 orang karyawannya. Bagi sebagian besar orang, ini mungkin hanya berita kriminal biasa—tragedi, namun segera terlupakan oleh arus informasi lain.
Namun, benarkah sesederhana itu? Perusahaan tersebut, Terra Drone, dikenal sebagai penyedia layanan pemetaan dan analisis wilayah menggunakan teknologi drone. Layanan seperti ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan skala besar. Dengan kata lain, Terra Drone kemungkinan besar menyimpan data spasial yang sensitif, seperti peta pembukaan hutan, perubahan tutupan lahan, hingga jejak aktivitas industri di daerah rawan bencana.
Di sinilah kecurigaan publik menemukan relevansinya. Dugaan bahwa kebakaran tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan upaya menghilangkan jejak digital, memang belum terbukti secara hukum. Namun kecurigaan itu tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari sejarah panjang impunitas kejahatan lingkungan di negeri ini—di mana pelaku besar sering lolos, sementara korban kecil dipaksa menerima nasib sebagai “takdir”.
Jika data adalah bukti, maka menghancurkan data adalah cara paling efektif untuk menghapus dosa. Dan jika benar ada tangan-tangan kotor yang ingin memastikan aktivitas mereka di daerah-daerah bencana tak pernah terendus, maka kebakaran ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga simbol betapa nyawa bisa menjadi harga yang harus dibayar demi melindungi kepentingan modal.
Akhirnya, yang paling membuat sedih bukan hanya bencana alam atau gedung yang terbakar, melainkan sistem yang memungkinkan hal-hal seperti itu terjadi tanpa ada kejelasan dan keadilan. Selama negara tidak menegakkan hukum lingkungan dengan tegas, selama data bisa menghilang bersamaan dengan asap, dan selama korban terus diminta untuk bersabar, bencana akan terus terjadi lagi—bukan karena murka Tuhan, melainkan karena hasil dari tindakan kriminal manusia yang tidak pernah benar-benar dihukum.
Dan mungkin, api itu tidak hanya membakar sebuah bangunan, tetapi juga membakar pertanyaan besar: sebenarnya siapa yang kita lindungi, dan siapa yang terus kita korbankan?
