JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menyatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempertimbangkan langkah hukum terkait tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas isu yang dinilai merugikan secara personal maupun institusional bagi Megawati dan PDIP.
Menurut Guntur, wacana langkah hukum tersebut muncul dari kesadaran para kader PDIP, bukan atas perintah langsung Megawati. Ia menegaskan bahwa isu yang beredar telah menyentuh aspek kehormatan dan reputasi Ketua Umum PDIP, sehingga perlu disikapi secara serius dan terukur. Guntur menilai upaya hukum merupakan bentuk pembelaan yang sah terhadap tuduhan yang dianggap tidak berdasar.
Dalam pernyataannya, Guntur Romli juga menyampaikan dukungan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disebut ingin menempuh jalur hukum atas isu serupa. Ia menilai fitnah politik tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi, karena dapat merusak kepercayaan publik dan hubungan antar tokoh nasional.
Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Andi Arif menjelaskan bahwa SBY merasa terganggu dengan tuduhan yang menyebut adanya kolaborasi antara dirinya dan Megawati dalam mengangkat isu ijazah palsu Jokowi. Andi Arif menegaskan, “Tuduhan itu tidak benar.” Ia juga menyampaikan bahwa “hubungan antara SBY dan Jokowi tetap baik-baik saja.” Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Insiden ini memperlihatkan dinamika politik nasional yang sensitif terhadap isu personal dan kehormatan tokoh. Melalui klarifikasi dan jalur hukum yang terbuka, para pihak berharap ruang publik tetap terjaga dari informasi yang menyesatkan serta menjaga silaturahmi antar elite politik.
Editor : RDj
