Prabowo Tegaskan Henti Izin Baru Hutan dan Tambang, Tinjau Ulang Konsesi Lama

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah secara total menghentikan penerbitan dan perpanjangan izin baru untuk konsesi hutan dan tambang sejak memulai pemerintahannya selama setahun terakhir. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

“Tidak ada satu pun izin, baik itu HTI, HPH, perpanjangan, atau izin lainnya seperti IUP yang dikeluarkan,” ujar Prabowo, seperti dilaporkan Tribunnews.com.
Arahan ini langsung diberikan kepada Menteri Kehutanan, Menteri ATR/BPN, serta Menteri ESDM.

Selain itu, Prabowo juga memerintahkan ulasan kembali terhadap seluruh izin konsesi yang sudah dikeluarkan sebelumnya.
Ia menegaskan akan mengambil langkah tegas, termasuk mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari perusahaan yang terbukti melanggar peraturan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi kekayaan negara dan memastikan penggunaannya demi kemakmuran rakyat.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan fokus pada pengendalian, pengawasan, dan evaluasi yang menyeluruh terhadap izin-izin yang bisa menyebabkan ketidakadilan.
Tujuannya adalah menciptakan tata kelola sumber daya alam yang berdaulat dan berkelanjutan.